Produk Hukum


Di bawah ini merupakan produk hukum terbaru dan terupdate, silakan didownload (Jika ada dokumen yang tidak bisa diunduh atau link download salah, harap beritahukan ke admin agar bisa diperbaiki, terima kasih):

  1. KMA 200 Tahun 2012: Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag
  2. KMA 199 Tahun 2012: Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenag TA. 2013
  3. KMA 159 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1433H
  4. KMA 99 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1433 H
  5. KMA 55 Tahun 2012: Tentang Penetapan Kuota Dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1433 H/2012 M
  6. KMA 175 Tahun 2010: Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
  7. KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010
  8. KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian
  9. KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H
  10. KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M
  11. KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama
  12. KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H
  13. KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
  14. KMA 493 Tahun 2003: Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
  15. KMA 490 Tahun 2003: Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
  16. KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama
  17. KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama
  18. KMA 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal
  19. PMA Nomor 28 Tahun 2013: Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
  20. PMA Nomor 14 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
  21. PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  22. PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  23. PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah
  24. PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama
  25. PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama
  26. PMA Nomor 4 Tahun 2007: Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
  27. PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
  28. PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
  29. PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
  30. PMA Nomor 30 Tahun 2005: Tentang Wali Hakim
  31. PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
  32. Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2012: Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kemenang
  33. Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
  34. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
  35. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005: Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji
  36. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004: Tentang Sistem Pendaftaran Haji
  37. UU No 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  38. UU No 13 Tahun 2008 : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
  39. UU No 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  40. UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah
  41. UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi
  42. UU No 5 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
  43. UU No 6 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
  44. UU No 7 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
  45. UU No 36 Tahun 2006 : Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  46. UU No 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara
  47. UU No 3 Tahun 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
  48. UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  49. UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  50. UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf
  51. UU No. 15 Tahun 2003 : Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
  52. UU No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara
  53. UU No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  54. UU No 30 Tahun 2002 : Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  55. UU No 18 Tahun 2001 : Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  56. UU No 20 Tahun 2001 : Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
  57. UU No 22 Tahun 1999 : Tentang Pemerintahan Daerah
  58. UU No 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas
  59. UU No 38 Tahun 1999” : Tentang Zakat
  60. UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan
  61. UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
  62. UU No. 22 Tahun 1946: Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk
  63. PP No. 22 Tahun 2013 : Tentang Perubahan Kelima Belas Atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
  64. PP No. 53 Tahun 2010 : Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  65. PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji
  66. PP Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
  67. PP No. 14 Tahun 2008 : Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
  68. PP No. 47 Tahun 2008 : Tentang Wajib Belajar
  69. PP No. 48 Tahun 2008 : Tentang Pendanaan Pendidikan
  70. PP No. 65 Tahun 2008 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  71. PP No. 55 Tahun 2007 : Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  72. PP No. 8 Tahun 2006 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  73. PP No. 42 Tahun 2006 : Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf
  74. PP No. 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional Pendidikan
  75. PP No. 21 Tahun 2004 : Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  76. PP No. 37 Tahun 2004 : Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
  77. PP No. 54 Tahun 2003 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  78. PP No. 24 Tahun 1976 : Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  79. Perpres No. 70 Tahun 2012: Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 54 Thn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  80. Perpres No. 55 Tahun 2012: Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
  81. Perpres No. 39 Tahun 2012: Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
  82. Keppres No. 5 Tahun 2005: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  83. Keppres No.11 Tahun 2005: Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  84. Keppres No. 2 Tahun 2004
    : Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawei
  85. Keppres No. 27 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja
  86. Keppres No. 49 Tahun 2004: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005
  87. Keppres No. 50 Tahun 2004: Tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang
  88. Keppres No. 93 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
  89. Keppres No. 4 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
  90. Keppres No. 45 2003: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004
  91. Keppres No. 86 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004
  92. Keppres No. 31 Tahun 2002: Tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  93. Keppres No. 8 Tahun 2001: Tentang Badan Amil Zakat Nasional
  94. Inpres Nomor 5 Tahun 2004: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  95. Inpres Nomor 15 Tahun 1983: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes. | Find the best Premium WordPress Themes, Checking and Free WordPress 4 Themes
Kementerian Agama Professional...! - Kementerian Agama Amanah...!